KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

Konsep dan Pengertian Kemiskinan

Konsep Kemiskinan

Dalam suatu masyarakat mungkin tidak ada yang miskin, tapi kesenjangan masih dapat terjadi di dalam masyarakat tersebut. Sebagian besar dari penduduk miskin ini tinggal diperdesaan dengan mata pencaharian pokok dibidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional tersebut. Kehidupan mereka bergantung pada pola pertanian yang subsistem, baik petani kecil atau pun buruh tani yang berpenghasilan rendah, ataupun bekerja dalam sektor jasa kecil-kecilan dan berpenghasilan pas-pasan. Fenomena banyaknya urbanisasi penduduk desa ke kota menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan pembangunan di perdesaan. Terbatasnya fasilitas umum, kecilnya pendapatan, dan terbatasnya pekerjaan dan mencari kehidupan lebih baik menjadi alasan urbanisasi ini. Permasalahan tersebut menyiratkan adanya ketidakmerataan dan kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Garis Kemisikinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

• penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
• penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
• penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
• penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
• penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Dampak Kemiskinan

Dampak kemiskinan begitu bervariasi karena kondisi dan penyebab yang berbeda memunculkan akibat yang berbeda juga.

Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan  yang layak untuk memenuhi kebutuhan.

Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan.

Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah.

Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik dan cara berfikir mereka. Ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi penerusnya.

Pertumbuhan Kesenjangan dan Kemiskinan

·         Hubungan antara Pertumbuhan dan Kesenjangan

Data decade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak Negara berkembang, terutama Negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi: semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan public.  Dalam perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya pendapatan dari istri dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua factor penyebab penting.

·         Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan, seperti yang telah dibahas di atas.  Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur berkurang.  Namun banyak factor lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/Negara seperti struktur pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

1. Indikator Kesenjangan

Ada sejumlah cara untuk mengukur  tingkat  kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam  literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the Generalized Entropy(GE), ukuran Atkinson, dan Koefisien Gini. Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini.

2. Indikator Kemiskinan

Karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan  minimum  makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum  makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan  pengeluaran kebutuhan  minimum  bukan  makanan  meliputi pengeluaran  untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. 

Kemiskinan di Indonesia

Antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada dibawah kepemimpinan Pemerintahan Orde Baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis - baik di desa maupun di kota - karena pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Namun, ketika pada tahun 1990-an Krisis Finansial Asia terjadi, tingkat kemiskinan melejit tinggi, dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998, yang berarti prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika.

Tabel berikut ini memperlihatkan angka kemiskinan di Indonesia, baik relatif maupun absolut:

Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	17.8	16.6	15.4	14.2	13.3	12.5	11.7	11.5	11.0
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	39	37	35	33	31	30	29	29	28
Koefisien Gini/ Rasio Gini	-	0.35	0.35	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	-

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan. Namun, pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan dan kondisi yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Tahun 2014 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 312,328. 

Faktor - faktor Penyebab Kemiskinan

1. Tingkat pendidikan yang rendah
2. Produktivitas tenaga kerja rendah
3. Tingkat upah yang rendah
4. Distribusi pendapatan yang tidak seimbang
5. Kesempatan kerja yang sedikit
6. Kwalitas sumber daya manusia masih rendah
7. Penggunaan teknologi masih kurang
8. Etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah
9. Kultur/budaya (tradisi)
10. Politik yang belum stabil

Kebijakan Anti kemiskinan

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan disajikan dan gambar berikut ini.

Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.

World bank (1990) peprangan melawan kemiskinan melalui:

·          Pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya

·          Pengembangan SDM

·          Membuat jaringan pengaman social bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik social atau wilayah yang terisolasi

·          World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:

·          Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat local.

·          Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengaman yang lebih komprehensif.

·          Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.

·          ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:

·          Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan

·          Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social

·          Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

·         Factor tambahan:

·          Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar

·          Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah

Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:

1. Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan.
2. Jangka menengah dan panjang mencakup:

• Pembangunan dan penguatan sector swasta
• Kerjasama regional
• Manajemen APBN dan administrasi
• Desentralisasi
• Pendidikan dan kesehatan
• Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
• Pembagian tanah pertanian yang merata

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan http://mariyammariya.blogspot.com/2015/04/konsep-dan-pengertian-kemiskinan.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan https://saefakipratiwi.wordpress.com/2012/03/08/dampak-kemiskinan/ https://andinurhasanah.wordpress.com/2012/11/08/kemiskinan-dan-kesenjangan/
http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301
http://usernamesintia.blogspot.com/2015/04/kebijakan-anti-kemiskinan.html 

PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Produk Domestik Bruto

produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.

PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil <-- atas="" atau="" dasar="" disebut="" harga="" konstan="" pdb=""> mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impormelibatkan sektor luar negeri.

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

PDB negara yang berbeda dapat dibandingkan dengan menukar nilainya dalam mata uang lokal menurut:

• nilai tukar mata uang saat ini: PDB dihitung sesuai dengan nilai tukar yang sedang digunakan dalam pasar mata uang internasional, atau
• nilai tukar keseimbangan kemampuan berbelanja: PDB dihitung sesuai keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP) setiap mata uang relatif kepada standar yang telah ditentukan (biasanya dolar AS).

Peringkat relatif negara-negara dapat berbeda jauh antara satu metode dengan metode lainnya.

Dari data PDB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti :

1.    Produk Nasional Bruto

yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.

2.    Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar

yaitu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

3.    Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi yaitu

produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Nasional.

4.    Angka-angka per kapita

yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Konsep Dan Definisi PDB Pengeluaran :

a.    Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

b.    Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social transfer in kind-purchased market production).

c.     Pembentukan Modal Tetap Bruto

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas.

d.    Inventori

Inventori adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain.

e.    Ekspor – Impor

Dalam SNA 1993, transaksi ekspor-impor barang luar negeri dalam komponen PDRB Penggunaan Provinsi merupakan salah satu bentuk transaksi internasional antara pelaku ekonomi yang merupakan residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident).

Pertumbuhan Ekonomi Dan Perubahan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan secara ekspilist bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep Dan Cara Perhitungan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambhan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam  pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (cateris paribus), yang selanjutnya akan mencipatakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Sumber-sumber Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan peningkatan agregat atau  pertumbuhan penawaran agregat.

Pertumbuhan Ekonomi selama orde baru hingga saat ini

Pada masa Orde Baru (1966-1997), masa pemerintahan orde baru dicanangkan pembangunan dibidang perekonomian. Pengertian perencanaan bermakna sangat kompleks apa lagi disertai dengan istilah pembangunan. Sampai sekarang belum ada defenisi perencanaan yang memuaskan semua semua pihak, karena masing-masing ahli tentang perencanaan mendefenisikan menurut pengertiannya masing-masing, yang di antaranya: Berhubungan dengan hari depan, Menyusun seperangkat kegiatan secara sistematis, Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Sejak Masa Reformasi (1998-sekarang), perekonomian indonesia ditandai dengan krisis monoter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kearah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah duperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sector mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara umum adalah : faktor produksi, faktor investasi, faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, faktor kebijakan moneter dan inflasi, faktor keuangan negara.

Faktor-faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia :

Faktor Internal

Krisis ekonomi pada tahun 1998 yang disebabkan oleh buruknya fundamentalekonomi nasional, serta lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional pasca peristiwa tersebut menyebabkan banyak investor asing yang enggan (bahkan hinggasampai saat ini) menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian proses pemulihanserta perbaikan ekonomi nasional juga tidak disertai kestabilan politik dan keamananyang memadai, penyelesaian konflik sosial , serta tidak adanya kepastian hukum.Padahal faktor-faktor non ekonomi inilah yang merupakan aspek penting dalammenentukan tingkat resiko yang terdapat di dalam suatu Negara untuk menjadi dasarkeputusan bagi para pelaku usaha atau investor terutama asing, untuk melakukanusaha atau menginvestasikan modalnya di Negara tersebut.

Faktor Eksternal

Kondisi perdagangan dan perekonomian regional serta dunia merupakan faktoreksternal yang sangat penting untuk mendukung proses pemulihan ekonomi diIndonesia. Mengapa kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau duniatersebut dinilai penting? Sebab, apabila kondisi perdagangan dan perekonomian Negara-negara tersebut terutama mitra Indonesia sedang melemah, maka akan berdampak pula pada proses pemulihan yang akan semakin mengulur waktu danakibatnya dapat menghambat kemajuan perekonomian di Indonesia.

Perubahan Struktur Ekonomi 

Perubahan struktur ekonomi, pada umumnya transformasi struktural. Yang didefinisikan sebagai suatu rangkain perubahan yang saling terkait satu sama lainnya dalam komposisi  permintaan agregat, perdangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor–faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses  pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori perubahan struktural menitikberatkan pada transformasi ekonomi yang dialami NB, yang semula bersifat subsisten menuju kesistem perekonomian yang lebih modern.

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto

http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11

http://www.academia.edu/10118590/BAB_III_PERTUMBUHAN_EKONOMI_DAN_PERUBAHAN_STRUKTUR_EKONOMI

http://randyatmana14.blogspot.com/p/perekonomian-indonesia-sejak-merdeka.html

http://id.scribd.com/doc/239875700/Faktor-faktor-Penentu-Prospek-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

Masalah Sumber Daya Alam Struktur Penguasaan Sumber Daya Alam

Indonesia merupakan negeri yang berlimpah akan sumber daya alamnya, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di negeri kita ini yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Terutama minyak bumi, gas alam, beberapa jenis barang tambang, mineral, hutan tropis dengan berbagai jenis kayu dan hasil hutannya, kekayaan laut, dan sebagainya.

Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui namun juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semuanya memiliki potensi yang dapat diusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, tergantung dari kemampuan manusianya untuk mengelola. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh  negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Persoalan Sumber Daya Alam :

·         Penebangan liar

·         Penambangan tanpa ijin

·         Pencurian ikan

·         Pemanasan global

·         Bencana alam (banjir, tsunami, gempa bumi, longsor, dan lain-lain)

·         Limbah

·         Kebakaran hutan

·         Polusi udara

·         Gagal panen

·         Pencemaran sungai

Permasalahan lingkungan :

v  Pencemaran lingkungan: pencemaran air, udara, masalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan lain-lain yang disebabkan karena human error (eksploitasi berlebihan)

v  Kerusakan sumber daya alam: masalah erosi lahan, kepunahan plasma nutfah dan lain sebagainya yang ditimbulkan karena bencana alam

v  Masalah pemukiman : sanitasi, air bersih, kesehatan lingkungan, dan lain-lain.

Tujuan pengaturan terkait Sumber Daya Alam :

§  Pelestarian/ Mencegah eksploitasi berlebihan, pengembangan

§  Penyelamatan (UU Kehutanan)

§  Menangani tindak kriminalitas

§  Pengelolaan

Pengelolaan Sumber Daya Alam :

·         Melingkupi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. (Pasal 33  Ayat 3 UUDN RI 45)

·         Diperluas dengan unsur “ruang angkasa“ (UU Nomor 5 Tahun 1960 ® UUPA).

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan penegasan tentang :

·         Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalanya sehingga negara mempunyai “hak menguasai”. Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia.

·         Membebaskan serta kewajiban kepada negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besar kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. 

Kebijakan sumber Daya Alam  Struktur Penguasaan sumber daya alam

Arah kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup :

a.       Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi.

b.      Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

c.       Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang.

d.      Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dnegan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

e.       Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan, keterbatasan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan untuk :

1.       Mengelola sumber daya alam, yang dapat diperbaharui maupun tidak melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya.

2.      Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.

3.       Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap.

4.      Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat global.

5.      Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6.       Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu, dan

7.      Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Dominasi SDA di Indonesia

Dominasi Swasta Pada Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia Di Indonesia terdapat dua kategori badan usaha yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha swasta. Kedua badan usaha tersbut sama-sama mengelola sumber daya alam Indonseia. Pada sektor hutan, Indonesia memiliki PT Perkebunan Nusantara dan 274 perusahaan pemegang HPH dengan arela seluas 20.899.673 ha. Sedangkan perusahaan kehutanan yang masuk dalam BUMN hanya tiga yaitu Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara, dan PT Inhutani.

Pada sektor air, di Indonesia terdapat satu perusahaan yakni Perum Jasa Tirta yang salah satu bidang usahanya adalah menyediakan air baku, sedang perusaah air (air minum) di Indonesia terdapat 50 perusahaan air minum dalam kemasan. Pada sektor migas hanya terdapat satu perusaahaan negara yaitu Pertamina, sedang jumlah perusahaan migas swasta berjumlah 41. Aset pertamina hanya sekitar 22.244 barel pada tahun 2012, sedang aset perusahaan swasta mencapai 710.190 barel. Hampir seluruh sektor mineral batubara yang ada di Indonesia dikelola oleh badan usaha swasta, seperti PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Newmont Minahasa Raya dan lain sebagainya.

Berdasarkan data-data di atas, maka dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia lebih cenderung dilakukan oleh  badan usaha swasta daripada badan usaha milik negara. Sehingga tujuan pencapaian kemakmuran rakyat dari hasil pengelolaan sumberdaya alam agaknya sulit tercapai, sebab pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah didominasi oleh badan usaha swasta yang kontribusinya terhadap bangsa Indonesia bisa dikatakan hanya sebatas membayar pajak dan iuran bukan pajak.

Referensi : 

• http://www.academia.edu/8586083/Sumber_Daya_Alam_Sisdiati_Lifenty_Tangdilintin_B111_12_329_Tugas_Pengganti_Final
• http://www.academia.edu/9231275/Pengelolaan_Sumberdaya_Alam_Di_Indonesia_Tinjauan_Politik_Ekonomi_Islam

Loko Anjlok, Perjalanan KRL Bekasi-Jakarta Kacau Balau

Oleh : Desy Lavinia Sari, Republika Online, 09 Mei 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menyatakan anjloknya lokomotif di wilayah Stasiun Jatinegara menjadi penyebab terganggunya perjalanan KRL dari Stasiun Jakarta Kota menuju Stasiun Bekasi dan sebaliknya pada Sabtu (9/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menyatakan anjloknya lokomotif di wilayah Stasiun Jatinegara menjadi penyebab terganggunya perjalanan KRL dari Stasiun Jakarta Kota menuju Stasiun Bekasi dan sebaliknya pada Sabtu (9/5).

Peristiwa ini membuat penumpang KRL jurusan Bekasi-Jakarta Kota dan sebaliknya harus menempuh perjalanan lebih lama dari yang seharusnya. Penumpang dialihkan melalui jalur Stasiun Pasar Senen, dengan jalur yang memutar. Mengakibatkan ratusan penumpang yang sudah menaiki KRL tujuan Stasiun Bekasi dari Stasiun Manggarai, memilih menaiki moda transportasi lain. Dengan tujuan agar tidak menghabiskan waktu terlalu lama diperjalanan, namun banyak juga penumpang yang ikut ke jalur Pasar Senin. 

Dan saat di stasiun Kemayoran kereta jurusan Bekasi yang kebetulan saya tumpangi tertahan cukup lama karena terdapat antrian kereta. Puluhan penumpang yang tidak mendapat tempat duduk terpaksa harus lesehan akibat lamanya berdiri. Setelah cukup lama kereta tertahan, kereta mulai jalan kembali namun kereta kembali tertahan hingga dua kali.

Penumpang harus kembali transit di stasiun Jatinegara untuk berganti rangkaian ke arah stasiun Bekasi, ratusan penumpang turun dari rangkaian dan menunggu di peron 1 arah Bekasi. 

Pihak KAI mengatakan bahwa kejadian ini merupakan gangguan teknis, atas gangguan tersebut PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta dan PT KCJ telah menyampaikan permintaan maaf kepada para penumpang. Disetiap pelayanan pasti pernah mengalami gangguan teknis, entah itu pelayanan jasa pesawat terbang, kapal laut, kereta api, angkutan umum dll. Namun, ada baiknya setiap perusahaan jasa meningkatkan lagi mutu dan kualitasnya demi kenyamanan para pengguna jasa tersebut. Karena dengan mutu dan kualitas yang lebih baik membuat pengguna jasa percaya dan berkelanjutan menggunakan jasa tersebut daripada membawa kendaraan sendiri yang akhirnya menambah macetnya ibu kota.